Categories
Pilih Negara
Follow Us

China dan India Memimpin Revolusi Hijau, Bagaimana dengan Asia Tenggara?

Tahun lalu, Energi Baru Terbarukan (EBT) telah memasok sekitar 24,5% dari total kebutuhan energi di dunia, dengan rincian; 16,6% tenaga air, 4% angin, bio power 2%, dan energi matahari 1,5%. Alhasil kapasitas pembangkit yang berasal dari EBT meningkat dari sekitar 161 GW (Giga Watt) di 2015 menjadi 2,017 GW pada 2016. Angka ini merupakan peningkatan tahunan terbesar sepanjang sejarah.

China menduduki posisi pertama sebagai negara dengan instalasi pembangkit tenaga air, angina, dan matahari terbanyak. Tahun lalu, Negeri Tirai Bambu itu mampu menyumbang 40% dari total pertumbuhan EBT karena memiliki tenaga matahari sebesar 78,1 GW dan pembangkit tenaga angin sebesar 149 GW.

Bahkan, Badan Energi Nasional China memprediksikan, dua tahun ke depan, selain tenaga angin, air, dan matahari, penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir juga akan menjadi penyumbang terbesar. Diperkirakannya, pada 2040, China akan mampu menambah daya sekitar 2.547 GW atau setara nilai investasi US$2,8 triliun.

Tak mau ketinggalan, India saat ini juga sedang gencar meningkatkan perolehan sumber energi dari angin dan matahari. Rencananya pada 2020, India akan menambah pasokan energi dari EBT sekitar 160 GW. Penambahan kapasitas tersebut akan membantu India memperbaiki tingkat elektrifikasi 79,1%, dan menghasilkan lebih banyak energi untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 6 hingga 7 % setiap tahunnya.

Secara global, diprediksikan selama dua dekade ke depan, dana investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi terkait pembangkit listrik sekitar US$10,2 triliun. Hampir tiga perempat dari dana tersebut digunakan untuk pengembangan teknologi pembangkit listrik berbasis EBT. Selain itu, harga teknologi untuk pembangkit tenaga angin dan matahari yang dikembangkan oleh China dan India juga akan lebih terjangkau. Contohnya biaya angin lepas pantai, diperkirakan akan turun sebesar 71% selama beberapa dekade mendatang. Dan tenaga surya akan terus muncul sebagai pilihan biaya yang lebih rendah daripada batubara.

Selain itu, India memperkirakan empat tahun ke depan pemanfaatan energi bersihnya akan meningkat sekitar 40% atau delapan tahun lebih cepat dari jadwal. Sementara emisi CO2 China tampaknya akan mencapai puncak 10 tahun lebih cepat dari ekspektasi pemerintah. Dengan energi bersih diprediksi akan mencakup lebih dari separuh kapasitas pembangkit terinstal di dunia, dan lebih dari sepertiga dari total daya yang dihasilkan, pada tahun 2040.

Jika semua target kedua negara tersebut berjalan sesuai prediksi, maka negeri bagi para “Naga dan Gajah” akhirnya memimpin Revolusi Hijau karena bisa membantu pencapaian Paris Agreement dalam menjaga ambang batas dan suhu bumi di bawah 2oC dan mengupayakan menjadi 1,5 C.

image

Perkembangan Asia Tenggara

Sebenarnya perkembangan energi hijau di beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga tak kalah menarik. Di Brunei Darussalam, pemanfaatan energi bersih yang sekarang baru mencapai 124.000 MWh atau sekitar 2,7% dari campuran energi dan rencananya akan meningkatkan hingga 954.000 MWh pada tahun 2035 atau 10% dari campuran energi. Brunei juga berkomitmen mengurangi emisi sebesar 63% dari BaU, pada 2035.

Untuk Kamboja, pemerintahnya berkomitmen memperluas kapasitas produksi listrik berbiaya rendah dan hi-tech, terutama dari EBT. Kamboja menargetkan pengurangan emisi sekitar 27% dari BaU pada 2030, dengan tambahan meningkatkan luas hutan menjadi 60 % pada 2030.

Semantara Malaysia menargetkan 24% peningkatan energi bersih dari campuran energi tercapai pada 2050. Mereka juga komitmen mengurangi intensitas gas rumah kaca sebesar 45% pada 2030. Filipina berjanji akan meningkatkan kapasitas EBT mencapai 15.304 MW pada 2030, dengan pengurangan emisi sekitar 70% pada 2030.

Pada tahun 2020, Singapura akan meningkatkan penyebaran energi matahari dari 47 MWp menjadi sekitar 350 MWp. Tapi untuk pemenuhan energi besih pada 2030, Singapura hanya akan penambahan sekitar 8%. Dengan penambahan tersebut akan mengurangi intensitas sebesar 36%.

Di sisi lain, Thailand berencana menambah pemanfaatan EBT sebesar 20% atau 19.635 MW pada tahun 2035. Mereka juga akan mengurangi emisi sebesar 20% pada 2030, atau meningkat menjadi 25%. Sedangkan Vietnam berencana meningkatkan produksi listrik dari EBT menjadi 6% pada 2030, dengan target pengurangan emisi 8%, atau meningkat menjadi 25%.  Beberapa negara lain seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja, mengusahakan pengurangan emisi dilakukan dengan cara retrofit pembangkit.

Pemerintah Indonesia, menargetkan bauran energi pada tahun 2025 meningkat hingga 23%. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pengembangan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) akan mencapai 17,9 GW dan Minihydro sekitar 3 GW pada 2025. Untuk PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) mencapai 207,8 GW yang tersebar di 34 provinsi, dengan rencana pengembangan sekitar 6,5 GW pada 2025.  Sedangkan untuk PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu), pemerintah menargetkan pada 2025 bisa mencapai 1,8 GW.

Untuk PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi) ditargetkan pada 2020, bisa mencapai 7,2 GW pada 2025, yang berarti menggeser Amerika Serikat sebagai produsen panas bumi terbesar di dunia.

Menanggapi hal ini, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari, menuturkan, potensi energi bersih di Indonesia cukup besar yaitu sekitar 441,7 GW, hanya saja pemanfaatannya belum maksimal. Saat ini realisasinya baru mencapai 9,07 GW atau sekitar 2% dari total yang ada.

“Kami sedang berusaha dan kerja keras untuk mewujudkan bauran energi hingga 23 persen pada 2025. Saat ini, elektrifikasi di Indonesia cukup bagus bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hingga 2017, sudah mencapai 94%. Selain peningkatan elektrifikasi,” terangnya kepada GE Reports Indonesia di acara GE Renewable Camp, belum lama ini, di Jakarta.

Ditambahkannya, pengembangan EBT di Indonesia belum maksimal lantaran potensi EBT tersebar di beberapa daerah dengan skala yang kecil. Selain itu untuk memajukan pengembangan EBT juga perlu green funddengan tenor lama karena di Indonesia investasi untuk EBT masih mahal.

“Sistem interkoneksi juga masih terbatas sedangkan teknologi EBT dalam negeri masih minim. Jadi perlu kerja sama negara lain untuk teknologi dan pengembangan SDM,” kata dia.

Subscribe to our GE Brief